REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertamina mengaku merugi dalam menangani bahan bakar minyak (BBM) public service obligation (PSO) pada tahun sebelumnya. Kerugian tersebut diyakini akan semakin bertambah dengan adanya rencana penurunan BBM jenis solar oleh pemerintah.

Direktur Pemasaran dan Ritel Pertamina, Ahmad Bambang menagih aksi Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanye Pilres 2014. Diamenyatakan, era kepemimpinan Jokowi tidak jauh berbeda dengan era kepemimpinan presiden sebelumnya.

“Akankah dalam menangani BBM PSO tahun ini, Pertamina disuruh rugi lagi? Apa bedanya Era Jokowi dengan yang lalu? Bagaimana janji Nawacita Jokowi?” katanya melalui akun Twitter, @abe_ptm.

Ahmad menilai, Pertamina sulit berkembang dan berinvestasi jika terus dipaksa merugi. Padahal, saat masa kampanye, Presiden Jokowi berjanji akan membuat Pertamina lebih besar dari Petronas.

Menurutnya, Pertamina membutuhkan dana yang besar untuk bisa melaksanakan kedaulatan dan ketahanan energi. Terlebih jika Pertamina dipercaya untuk mengambil alih Blok Mahakam yang membutuhkan dana minimal dua miliar dolar AS atau sekitar Rp 25 triliun.

“Dan kebutuhan akan bertambah untuk blok-blok lain maupun beli blok di luar negeri. Juga untuk bangun stok nasional agar tahan 50 hari, tentu butuh dana besar,” katanya.

Ahmad menjelaskan, Pertamina tetap memberikan bagian kepada negara, dan secara korporasi membayar pajak dan dividen terbesar. Namun, perubahan Undang-Undang Migas, membuat Pertamina kian terpuruk.

“Meski demikian, kami masih yakin untuk menjadikan Pertamina hebat asal dilepaskan dari campur tangan politis dan dibiarkan berkembang secara wajar,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika