REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan produk barang atau jasa lokal dinilai masih rendah. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani SF Motik pun meminta pemerintah agar menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri.
Saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Suryani meminta pemerintahan Jokowi-JK agar memberi penguatan dan keberpihakan terhadap pengusaha nasional. "Tadi agendanya pengusaha nasional bisa punya peran lebih baik dan banyak lagi," katanya usai bertemu JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (22/12).
Menurutnya, hal ini pun dapat tercapai melalui kebijakan serta anggaran yang diberikan kepada para pengusaha. "Keberhasilan pengusaha tergantung dengan kebijakan pemerintah. Kemudian, dari sisi budget berapa banyak yang di spending oleh pemerintah mengalir untuk pengusaha," jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah agar melakukan sinkronisasi antara kebijakan pengadaan barang dan produk lokal. Hal ini dilakukan agar produk lokal lebih diutamakan.
Lebih lanjut, HIPPI juga menuntut agar kebijakan pengadaan barang dan jasa menggunakan komponen lokal serta pertimbangan pemenang tender tak hanya terfokus pada penawaran harga yang termurah. Suryani mengatakan, untuk mendorong penggunaan produk lokal, pemerintah dapat mewajibkan seluruh aparat birokrasi agar menggunakan produk dalam negeri.
Selain itu, menurut Suryani, UMKM sering kali mengeluhkan sulitnya akses pembiayaan bagi usaha baru dan industri kreatif. "Kemudian kita minta akses untuk UMKM, terutama industri kreatif yang saat ini belum difasilitasi oleh lembaga keuangan kita," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus dapat berinovasi di lembaga keuangan agar dapat mempercepat pertumbuhan pengusaha nasional. Suryani mengatakan JK pun memberikan dukungan terhadap upaya HIPPI.
"Pak JK sangat respon bagus, yang menarik Pak JK mencatat satu per satu dan dia bilang akan koordinasi dengan menteri terkait," katanya.
Ia mengatakan, JK akan menaikkan anggaran hingga dua kali lipat.
Anggaran ini didapatkan dari hasil penghematan subsidi BBM. "Karena keuntungan dari harga BBM naik sehingga pemerintah bisa saving dan ada budget yang bisa di spend untuk pembangunan melalui APBN atau APBD," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
