REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Wakil Ketua Kadin Lampung, Yuria Putra Tubarat menyatakan rencana pemerintah memberlakukan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berfluktuatif atau tarif mengambangkan, justru tidak menguntungkan rakyat dan pengusaha. Pasalnya, BBM tersebut bersubsidi bukan BBM seperti pertamax yang nonsubsidi.

"BBM subsidi harganya fluktuatif, ini kebijakan aneh dan tidak menguntungkan rakyat," kata Yuria Putra Tubarat di Bandar Lampung, Jumat (19/12). Menurut dia, selagi BBM seperti premium dan solar mendapat subsidi, tidak mungkin harus mengikuti tren minyak dunia yang bisa naik dan turun harganya.

Ia mengatakan harga BBM naik-turun hanya berlaku bagi yang nonsubsidi, sedangkan BBM bersubsidi jelas tidak menguntungkan rakyat kecil. Sedangkan bagi dunia usaha, kebijakan semacam itu, tidak ada masalah baik BBM naik maupun turun, bahkan mahal sekalipun, karena dunia usaha harus tetap berjalan.

Persoalannya, kata dia, BBM bersubsidi tersebut untuk rakyat menengah ke bawah, yang harus menanggung biaya bila harga BBM naik karena pengaruh harga minyak dunia naik. Apalagi beban hidup rakyat sudah berat, lalu harus menanggung beban baru untuk mensubsidi harga BBM yang berfluktuatif.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat kecil, jangan lagi menambahkan beban negara kepada rakyat. Menurut dia, masih banyak cara lain untuk mengatasi hal tersebut, apalagi presiden dan wakil presiden sekarang dulunya berkampanye prorakyat kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika