REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah akan menghemat anggaran hingga mencapai Rp 140 triliun pada tahun depan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Bambang memastikan anggaran hasil penghematan tersebut akan dialihkan ke sektor produktif. Kendati begitu, pemerintah belum memiliki rancangan detail terkait alokasi pengalihan subsidi BBM.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan tersebut mengatakan angka sebesar Rp 140 triliun bukan angka pasti. Angka persisnya akan diketahui setelah menyusun asumsi makro seperti nilai kurs dan harga minyak pada APBN-P 2015.
"Tapi kisaran penghematannya berada di angka 110-140 triliun," kata Bambang saat berbincang dengan awak media di kantornya, Selasa (18/11) sore.
Bambang mengatakan anggaran sebesar itu bakal digunakan untuk hal-hal bermanfaat. Pertama, pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya perbaikan irigasi yang rencananya dialokasikan sebesar Rp 16 triliun.
"Sekarang 40 persen irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Anggaran sebesar Rp 16 triliun akan dialokasikan semata-mata untuk membantu petani dan juga karena pemerintah ingin mewujudkan swasembada pangan," Bambang mengatakan.
Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi dengan melakukan ekstensifikasi gas. Kemudian mendukung visi misi Presiden RI Joko Widodo terkait kemaritiman dan kelautan, pembangunan pelabuhan, transportasi publik, dan juga komunikasi dengan melebarkan //bandwith//.
Untuk para nelayan, ujar Bambang, pemerintah berjanji memberikan bantuan mesin kapal ikan dan juga cold storage atau gudang pendingin. "Karena ikan-ikan itu kan harus disimpan di gudang pendingin. Itu juga jadi perhatian," ujarnya.
Bambang belum bisa merinci mengenai besaran alokasi anggaran subsidi BBM selain untuk perbaikan irigasi. Alasannya karena belum ada pembahasan detail mengenai penyusunan APBN-P 2015. Kementerian/Lembaga masih menghitung berapa besaran anggaran yang ingin diminta dari alokasi anggaran subsidi BBM.
"Kalau Kementerian Pertanian dengan Pekerjaan Umum memang sudah keluar. Mereka bilang kalau ingin mempercepat swasembada pangan butuh tambahan Rp 16 triliun. Itu sebenarnya juga baru disampaikan secara informal dan sebatas gambaran. Kalau untuk alokasi satu per satu belum," Bambang mengungkapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
