REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi besar perikanan dan kelautan wilayah timur yang besar perlu dukungan nyata pemerintah terutama infrastruktur, ketersediaan energi dan bahan bakar serta keleluasan perizinan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan kendala utama industri perikanan wilayah timur adalah ketersediaan energi, infrastruktur dan kemudahan perizinan.
Potensi perikanan Indonesia setiap tahunnya mencapai 7,3 juta ton dan 70 hingga 80 persennya ada di Indonesia Timur. Dari sana ada banyak usaha turunan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Fasilitas dasar seperti dermaga, menurut Yuga bisa swastanisasi atau kerja sama dengan swasta jika bisa memberi nilai tambah. Tapi jika tidak, pemerintah harus mengambil alih penuh dan segera.
Kemudahan pajak terutama ke Indonesia Timur juga jadi sorotan. "Biaya pengangkutan ke Papua beberapa kali lipat dibanding ke Kalimantan. Harus ada insentif agar investor (asing) tertarik untuk membuka usaha di timur," kata Yuga di Kantor Kadin, Selasa (4/11).
Menurutnya, kuncinya hanya regulasi yang pro para dunia usaha tanpa merugikan pemerintah. Karena itu dibutuhkan terobosan khusus misalnya insentif kredit terukur khusus bagi wilayah timur. Ini daya tarik atau dihapuskannya pajak impor kapal karena mayoritas kapal yang digunakan masih impor.
Nilai ekspor potensi laut Indonesia juga masih kecil hanya 4,1 miliar dolar AS per tahun dan tidak sampai setengah dari ekspor Thailand yang mencapai 10,1 miliar dolar AS per tahunnya.
Subsidi harga solar atau subsidi alat juga bisa jadi alternatif. "Tapi yang terpenting ketersediaan. Jikapun ada subsidi, harus diawal dengan benar dan tepat. Karena ada kekhawatiran saat musim laut sedang baik, solar yang diterima dijual lagi ke industri," tutur Yuga.
Mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu membenarkan potensi besar perikanan wilayah timur. Sayangnya potensi itu belum dikelola dengan baik.
Maluku memiliki potensi perikanan 1,72 juta ton per tahun. Baru 26,5 persen dari potensi nasional yang dikelola di tiga wilayah yakni WTP Laut Seram, WTP Laut Banda dan WTP laut Arafura.
Selain masalah BBM yang tidak pernah terasa subsidinya, infrastruktur di Maluku juga tidak terkelola. "Ada 12 pelabuhan perikanan. Tapi kosong dan tidak ada program yang berjalan. 12 pelabuhan ini ada di tiga WTP," ungkap Karel.
Pasokan listrik yang stabil juga penting agar nelayan memiliki tempat penyimpanan beku ikan yang bagus sehingga potensi ekspor bisa diperbesar.
Adanya usulan sentra perikanan terpadu, dinilai Ketua Komite II DPD RI Bidang Kelautan dan Perikanan, Parlindungan Purba bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas nelayan sehingga penguasaan teknologi juga membaik.
Ia juga meminta adanya percepatan dalam proses perizinan. "Indonesia impor perikanannya besar. Izin impor harus cepat jika memang ikan sedang sulit. Jangan justru dilambatkan dan baru keluar saat ikan sudah kembali berlimpah," kata Parlindungan.
Persoalan hukum menurutnya juga perlu dibenahi. Masih sering dijumpai nelayan Indonesia wilayah barat yang masih sering ditangkap Kepolisian Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika