REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hari pertama setelah pelantikannya sebagai Menteri BUMN, Rini Soemarni menggelar rapat pimpinan bersama jajaran deputi Kementerian BUMN. Salah satu pembahasan pokok dalam rapat tersebut adalah proses penggantian beberapa dirut BUMN yang kini masih kosong, seperti PT Pindad, PT Telkom, dan PT KAI.
Selain ketiga BUMN yang posisi direktur utamanya masih kosong lantaran bergabungnya dirut tiga BUMN tersebut ke dalam Kabinet Kerja, ada satu BUMN lagi yang mendapat sorotan banyak pihak, Pertamina Persero. "Posisinya strategis," mengutip perkataan pengamat BUMN Muhammad Said Didu.
Terkait hal ini, Rini Soemarno menyatakan bahwa dia beserta jajaran deputi BUMN masih melakukan analisa secara hukum. "Untuk Pertamina, saya anggap ini adalah BUMN yang sangat penting. Jadi kami tidak mau gegabah dalam menentukan direktur tetap," jelas Rini di depan wartawan, Selasa (28/10).
Padahal sebelumnya, sesaat setelah dilantik Rini mengatakan bahwa dirinya akan segera menunjuk posisi Dirut Pertamina lantaran posisi plt yang hanya untuk satu bulan saja. Dia sempat menegaskan bahwa tanggal 1 November nanti akan ada nama baru direktur utama Pertamina. "Namun dewan komisaris Pertamina masih bisa bertanggung jawab sampai terpilih direksi tetap," lanjutnya.
Sebelumnya, Rini menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengganti posisi direktur utama beberapa BUMN yang masih kosong. Dia menambahkan, pembahasan posisi dirut akan dibicarakan dan dijadwalkan.
Rini juga telah minta deputi BUMN untuk memberikan usulan terutama usulan kemungkinan dari personalnya.
"Termasuk KAI. Saya minta mereka memasukkan background2nya dan saya pelajari. Begitu juga untuk pindad," lanjutnya. Tiga hal tersebut akan segera Rini analisa.
Rini mengaku, dari segi waktu untuk KAI bisa dilakukan secepatnya. "Mengingat ini transportasi publik dimana keamanan menjadi hal yang penting," ujarnya.
Sehingga menurut Rini, dirut menjadi hal yang utama untuk tanggung jawab. Untuk telkom, Rini menjelaskan bahwa pihaknya butuh waktu karena ini harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Dan deputi juga masih akan memberikan laporan kepada saya sehingga memakan waktu. kemungkinan sebulan dari KAI.
Oleh sebab itu, Rini akan membicarakan dengan mensegneg dan kemudian meminta waktu dengan Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika