REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Umar Juoro menilai redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah tidak harus menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Pemerintah, kata dia, sebaiknya fokus terlebih dahulu merealisasikan pengalihan subsidi BBM.
"Redenominasi tidak mendesak. Yang harus jadi prioritas adalah BBM karena subdisinya terlalu besar sehingga membuat membengkaknya defisit transaksi berjalan," kata Umar ketika dihubungi Republika Online (ROL).
Umar menambahkan, selain belum stabilnya kondisi ekonomi Indonesia, redenominasi bakal menjadi pembahasan alot karena masih ada perbedaan persepsi di kalangan DPR dan pemerintah. Di kalangan politisi, masih ada kekhawatiran bahwa redenominasi sama halnya dengan sanering (pemotongan nilai tukar uang) dan bakal menyebabkan inflasi.
"Kalau secara kebutuhan praktis, kita butuh redenominasi. Angka nol di mata uang kita banyak sekali. Tapi ini bisa ditunda hingga tahun depan," tambahnya.
Terkait dengan rencana kenaikan harga BBM, Umar menilai pemerintah memang tidak punya pilihan lain. Pengalihan subsidi BBM adalah pilihan paling signifikan untuk menekan defisit transaksi berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika