REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari budaya birokrasi ke korporasi diyakini dapat menjadi jalan keluar agar Indonesia bisa terbebas dari utang luar negeri. Hal ini diharapkan menjadi masukan bagi presiden terpilih, Joko Widodo.

Tanri Abeng menjelaskan, keuntungan bersih dari 141 BUMN pada tahun 2013 adalah Rp108,07 triliun atau setara dengan 9,23 miliar dolar AS. Meskipun terlihat cukup besar, namun angka ini, menurut Tanri Abeng masih jauh dari kapasitas BUMN sesungguhnya.

"Bandingkan dengan Petronas Malaysia yang keuntungannya 20,4 miliar dolar AS dan menyumbang 40 persen APBN Malaysia hanya dari satu BUMN," urainya.

Menurut dia, sebenarnya dengan peningkatan kapasitas dan skala BUMN melalui holdingisasi saja, negara sudah tidak perlu berutang.

Ia mengatakan jika BUMN dapat ditransformasi, maka dengan melepas sebagian saham BUMN melalui public offering, pemerintah akan memperoleh dana yang cukup untuk membayar utang tersebut.

Dia memaparkan, ada tiga langkah pemberdayaan dan pendayagunaan APBN, yakni depolitisasi, debirokrasi, dan de-link aset BUMN.

"BUMN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik, melakukan pendekatan entrepreneurial, dan de-link aset BUMN dari UU Keuangan Negara," jelasnya.

Ia juga mengatakan, unsur kepemimpinan yang kuat penting dalam transformasi BUMN tersebut.

"Perlu pemimpin yang punya kemampuan dan berkarakter, serta mampu menginspirasi bawahannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika