REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah badan usaha pelabuhan (BUP) swasta di Indonesia siap menggelontorkan dana investasi sebesar 6 miliar dolar AS untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur logistik kepelabuhanan. Langkah ini diambil guna menurunkan biaya logistik nasional.
Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita mengatakan investasi swasta ini dipastikan lebih murah dibandingkan perkiraan Pelindo. Ia optimistis rencana ini dapat terealisasi asal diberi kesempatan untuk mengelola pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh Pelindo.
"Visi maritim yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla yang akan memberikan kesempatan investasi kepada swasta nasional disambut positif oleh pelaku usaha logistik," ungkap Zaldi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (30/9).
Menurut dia, implementasi visi maritim itu dapat menjadi starting point untuk mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif. Ia menambahkan sudah saatnya mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan oleh BUMN.
Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan 25 pelabuhan strategis di Indonesia dengan 24 unit pelabuhan diantaranya dikendalikan penuh oleh BUMN pelabuhan. Sedangkan satu pelabuhan lainnya dikendalikan oleh Pemerintah Otorita Batam.
Di sisi lain, di dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), pemerintah telah menetapkan dua pelabuhan hub. Kedua pelabuhan itu adalah Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung. Di samping itu rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya diharapkan dapat dikembangkan bersama swasta nasional guna mengurangi beban APBN.
Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih tinggi yakni mencapai 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pelabuhan masih tercatat sebagai salah satu penyebab inefisiensi logistik karena infrastrukturnya yang terbatas. Sebaliknya, kondisi tarif dan biaya-biaya kepelabuhanan cenderung meningkat.
Pihaknya berharap, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak lagi mengandalkan APBN untuk mengembangkan pelabuhan strategis di Indonesia. Tetapi memperbanyak keterlibatan investor nasional maupun pemerintah daerah.
Menurut dia, pemerintahan dapat mendorong BUMN pelabuhan untuk penetrasi pasar ke luar negeri. Terutama dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan. "BUMN pelabuhan punya kapasitas untuk ekspansi ke luar negeri guna mendukung perdagangan ekspor nasional," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
