REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Indonesia harus segera bertindak dalam hal pemberdayaan petani sawit. Caranya dengan membuat peta jalan (road map) petani sawit mandiri yang berkelanjutan dengan komitmen pemberdayaan.
Road map ini berguna sebagai lokomotif membangun kesejahteraan masyarakat di
tingkat daerah. Sementara di saat yang bersamaan mampu menjamin kelestarian hutan tropis yang tersisa.
Desakan ini muncul dari workshop petani sawit mandiri menuju keberlanjutan yang digelar oleh Greenpeace bersama Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Berdasarkan rilis yang diterima Republika, Green Peace melaporkan 40 persen kebun sawit di Indonesia dimiliki oleh petani skala kecil.
Mirisnya, tingkat produktifitasnya dua kali lebih rendah dibandingkan kebun
milik perusahaan. Sementara ekspansi kelapa sawit telah menjadi penyebab terbesar deforestasi Indonesia yang mencapai 150 ribu hektar per tahun antara 2009-2011.
Koordinator Nasional SPKS Mansuetus Darto, mengatakan petani sawit mandiri sudah siap dengan komitmen untuk membangun kebun yang berkelanjutan dari sisi sosial dan lingkungan. Sayangnya pemerintah belum punya arah jelas bagaimana petani sawit mandiri ini diberdayakan baik pada aspek finansial, sumber daya manusia dan pengorganisasian.
"Pemerintah itu bukan lembaga perijinan tetapi harus memberdayakan petani. Petani mandiri juga meminta kepastian aspek legal dalam penguasaan lahan dan memperjelas batas-batas kebun perusahaan dan masyarakat,” ujar Darto berdasarkan rilis yang diterima Republika, Ahad (31/8) . Darto menambahkan pembangunan industri kelapa sawit nasional saat ini timpang yang hanya bertumpu pada kepentingan sektor swasta.
Di saat yang sama pemerintah seakan lupa bagaimana pemerintah memberdayakan kelompok petani .“Setiap tahun ada 2.000 kelembagaan petani yang harus direvitalisasi agar berfungsi optimal mewujudkan kemandirian itu. Sekarang tinggal pemerintahnya saja mau atau tidak berpihak pada petani rakyat ini,” kata Darto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
