REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan keputusan yang populer. pengurangan subsidi dengan menaikkan harga BBM akan diikuti kenaikan harga yang lain karena biaya transportasi ikut terdongkrak.

"Keputusan menaikkan harga BBm atau mengurangi subsidi itu bukan keputusan ekonomi, tapi keputusan politik," katanya ditemui usai halal bil halal di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Senin (4/8).

Kini Badan Pengatur Hulu Migas dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menginstruksikan agar badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar membatasi penjualan. Pembatasan dilakukan dengan membatasi wilayah pembelian solar, pematasan waktu pembelian solar, penekanan volume minyak solar dan penghilangan layanan Premium di ruas jalan tol.

Serangkaian upaya ini dinilai Chairul bersifat sementara, hanya untuk mengamankan APBN. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk mekanisme pasar tersendiri yang berujung penghematan sebanyak 2 juta kiloliter per tahun.  

"Jadi nanti yang tetap mau membeli BBM bersubsidi tidak akan membeli di jakpus, tapi beli di jakarta yang lain. Begitu juga yang di jalan tol, sebelum masuk jalan tol ya dia beli dulu. Begitu juga yang jam 6, dia belinya jadi siang. Jadi, hanya yang terpaksa-terpaksa saja yang akan melakukan itu," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika