REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- PT Pertamina mendorong pemerintah daerah (pemda) membangun infrastruktur berupa lembaga penyalur untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sampai saat ini, masih ada 11 kabupaten di Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur, sehingga masyarakatnya tidak bisa menikmati BBM sesuai harga subsidi dari pemerintah.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko, mengatakan, harus ada kebijakan dari pemda setempat untuk membangun fasilitas tersebut. Pembangunan lembaga penyalur mendesak untuk dilakukan. "Ini demi keadilan untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia," katanya dalam On Train Workshop bertajuk 'Menjamah Hingga Pelosok Negeri Menjangkau Pulau Terluar', Senin (16/6).
Dia menyebutkan, 11 kabupaten tersebut sembilan di antaranya berada di Provinsi Papua dan dua di Provinsi Papua Barat. Pemda setempat harus menciptakan formula agar lembaga penyalur itu ada, entah dengan menggunakan dana APBD atau yang lain.
Lembaga penyalur harus didesain sebagai entitas bisnis yang keekonomiannya bagus. Intinya, kata Shartoko, pemda perlu didorong untuk membuat lembaga penyalur, baik berupa SPBU ataupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Suhartoko menjelaskan, di daerah Papua, Pertamina harus melibatkan banyak moda transportasi untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Mulai dari tanker, ditransfer ke tongkang, hingga diangkut dengan pesawat.
Sementara di Kalimantan Barat, ketika memasuki musim kemarau maka Sungai Kapuas mengalami pendangkalan. Akibatnya, distribusi BBM dari Pontianak menuju Depot Sintang yang biasanya dapat dilalui kapal, harus menggunakan truk tangki yang memakan waktu lebih dari 10 jam.
"Tapi itu semua harus dilakukan karena Pertamina diberi tanggung jawab untuk mendistribusikan BBM bersubsidi agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Suhartoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika