REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gaya hidup Islami, termasuk ekonomi syariah diyakini akan menjadi trend di masa mendatang. Indonesia bahkan memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi syariah. Hanya saja hal itu takkan tercapai jika Pemerintah mendatang tak memiliki niat untuk mengembangkan ekonomi syariah.
''Political will untuk perkembangan ekonomi syariah mutlak harus dimiliki pemerintah mendatang,'' tutur anggota Pleno Dewan Syariah Nasional MUI, Rahmat Hidayat, kepada ROL, Ahad (16/6).
Ia mengatakan saat ini Indonesia memiliki potensi menjadi pasar syariah terbesar di dunia. Apalagi pemahaman masyarakat semakin baik dan mulai menggunakan berbagai skema syariah. Selain itu industri makanan halal juga mulai berkembang, begitu juga dengan lembaga keuangan syariah dan pariwisata syariah.
Bahkan, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT telah lama tumbuh di negeri ini. Hal ini, tutur dia bukti ekonomi syariah adalah trend masa depan di Indonesia. Namun trend dan potensi besar ini bisa terhapus begitu saja jika pemerintah mendatang tak memiliki political will.
Selama ini, menurut Rahmat, pemerintah belum maksimal mengembangkan ekonomi syariah. Sejauh ini, masyarakat masih menjadi motor utama gerakan ekonomi syariah di tanah air. Padahal, jika dilihat, satu saja kebijakan pemerintah yang condong kepada ekonomi syariah sudah berpengaruh sangat besar. Ambil contoh, ucap dia, aturan pemindahan dana haji dari konvensional ke bank syariah.
Limpahan dana besar ini berpengaruh besar kepada perbankan syariah di Indonesia. Ia pun berharap pemerintah mendatang dalam pengelolaan APBN, khususnya pembiayaan proyek infrastruktur juga menggunakan skema syariah. Langkah ini selain meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah, juga berpengaruh kepada lembaga keuangan nonbank seperti takaful.