REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kuartal III dan kuartal IV 2025. Ini menyusul penyaluran pada kuartal II yang dinilai berjalan efektif.
“BSU kelihatannya lanjut karena kita efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV,” ujar Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Riznaldi Akbar, di sela International Battery Summit di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
BSU merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu pekerja atau buruh menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi seperti inflasi dan perlambatan ekonomi.
Program ini diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan, yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp 600 ribu per penerima.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,72 triliun untuk BSU pada Juni dan Juli 2025. Bantuan tersebut disalurkan kepada 565 ribu guru honorer serta 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
“BSU yang triwulan II sudah pencairan, yang triwulan III kami sedang mendesain,” kata Riznaldi.
Ia menambahkan, Kemenkeu saat ini tengah fokus menyusun stimulus fiskal tambahan untuk mendorong konsumsi domestik, terutama menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Kami ingin menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5 persen. Salah satu alatnya adalah melalui stimulus fiskal, insentif fiskal,” ujarnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan stimulus senilai Rp 10,8 triliun pada kuartal III 2025 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagian besar stimulus akan diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, serta fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp 2 miliar.
Dari sisi pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga didorong dengan target penyaluran mencapai Rp 287,8 triliun sepanjang semester kedua 2025.
Sebagai tambahan, pemerintah sedang menyiapkan stimulus khusus menjelang libur Natal dan Tahun Baru guna mendorong konsumsi masyarakat.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih memiliki ruang fiskal sebesar Rp 2.121 triliun yang siap dibelanjakan pada paruh kedua tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika