REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian menyatakan telah mendukung pembedaan diameter nozzle BBM nonsubsidi untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, yang akan diterapkan dalam waktu dekat. "Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi untuk penyusunan standar produk dan regulasi produksinya," kata Menperin MS Hidayat di Jakarta, Selasa (1/4)
Menperin tidak menjelaskan dari mana wacana itu berasal, maupun detail langkah dan upaya yang akan ditempuh untuk membedakan nozzle BBM nonsubsidi tersebut. Meskipun demikian Menperin menyatakan telah mendorong produsen mobil murah ("low cost green car") agar bersiap menyesuaikan pembuatan lubang pengisian bahan bakar mobil murah dengan diameter nozzle BBM nonsubsidi nantinya.
Ia mencontohkan, nantinya diameter nozzle BBM dengan tipe RON 92 ke atas (kelas pertamax) akan berbeda dengan nozzle BBM RON 92 ke bawah (kelas premium). Harapannya mobil murah yang lubang pengisian bahan bakarnya telah disesuaikan, tidak akan bisa lagi mengisi BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBM).
Sementara itu terkait surat Menteri Keuangan Chatib Basri yang mempertanyakan efektivitas pengembangan mobil murah terhadap konsumsi BBM bersubsidi, Hidayat menekankan bahwa saat ini populasi Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2/"low cost green car") hanya berjumlah 90.000 unit atau kurang dari satu persen dari total populasi mobil beredar.