REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, pemerintah bisa mendorong skema pembiayaan kerja sama dengan swasta agar pembangunan infrastruktur cepat terlaksana. Cara ini dianggap dapat mengatasi masalah infrastruktur yang dikeluhkan pengusaha.
"Kebijakan KPS bisa dioptimalkan supaya infrastruktur dasar bisa dibangun lebih cepat. Kita sudah memiliki aturan pembebasan tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur," kata Sekretaris KEN tersebut, Rabu (26/2).
Selain itu, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan dalam membangun konektivitas. Yaitu dengan mendorong fungsi Bappenas yang lebih optimal untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur.
"Seringkali pemda tidak setuju dengan yang direncanakan pemerintah pusat. Padahal bicara konektivitas berarti kita bicara lingkup nasional. Untuk itu, perlu disamakan visi dengan mengedepankan peran Bappenas," ujar Aviliani.
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menginginkan adanya relokasi belanja subsidi energi yang jumlahnya mendekati Rp 250 triliun tahun ini untuk belanja infrastruktur yang lebih bermanfaat mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Kita memerlukan pendanaan untuk infrastruktur. Tapi terbatas akibat subsidi BBM yang besar. Perlu keberanian pemerintah untuk merelokasikan belanja infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/2) malam.
Suryo menjelaskan, sarana infrastruktur tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung iklim investasi dan melahirkan tenaga kerja. Sehingga ekonomi makin tumbuh serta investor makin yakin untuk menanamkan modal di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
