REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti jaminan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah kelangkaan yang masih terjadi secara bergantian di sejumlah daerah. Lembaga tersebut menilai pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok secara nasional, tetapi juga perlu menjamin pasokan BBM dapat diakses masyarakat di seluruh wilayah.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan, gangguan pasokan yang berulang selama dua bulan terakhir mengindikasikan adanya tekanan serius pada rantai pasok BBM nasional. Kelangkaan terbaru dilaporkan terjadi di Bali, setelah sebelumnya melanda Malang, Sintang, Kefamenanu, dan Bone Bolango.
Fabby menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan segera, terutama untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan setiap daerah. Menurut dia, jaminan stok nasional perlu diikuti kepastian ketersediaan BBM di tingkat penyalur hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah. Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok dan distribusi BBM,” kata Fabby di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
IESR mengaitkan tekanan pada rantai pasok dengan lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan harga tersebut meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi BBM, sementara kondisi arus kas Pertamina juga menghadapi tekanan yang semakin besar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, IESR mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam tujuh hari ke depan. Usulan itu mencakup pembentukan koordinasi penanganan krisis BBM, redistribusi stok ke daerah terdampak, serta audit pasokan dan distribusi hingga tingkat SPBU.
Pemerintah juga diminta memprioritaskan pasokan BBM bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi vital. Langkah tersebut perlu disertai perbaikan komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kondisi pasokan BBM.
Fabby menegaskan, kelangkaan yang berulang perlu menjadi perhatian dalam menjaga ketahanan energi nasional. “Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” katanya.
IESR mendorong pemerintah memastikan penanganan gangguan pasokan tidak berhenti pada pernyataan mengenai kecukupan stok nasional. Pembenahan rantai pasok, pemerataan distribusi, dan pengawasan hingga SPBU diperlukan agar BBM tersedia dan dapat dijangkau masyarakat di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika