Rabu 29 Jan 2014 16:32 WIB

Isu Akuisisi PGN Bikin Jamsostek Kena Getahnya

Kartu Peserta Jamsostek
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Kartu Peserta Jamsostek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu akuisisi PGN oleh Pertamina, tak hanya membuat saham PGN (PGAS) terjun bebas. Pemilik saham publik yang notabene BUMN seperti Jamsostek yang kini berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, juga ikut menanggung rugi karena harga saham terus anjlok.

Jamsostek sendiri saat ini memiliki 525.817.000 lembar saham PGAS - kode emiten PGN. Pada 24 Oktober 2013, saham PGAS ditutup dilevel Rp 5.450 per saham. Lalu, pada 27 Januari 2014, saham PGAS anjlok di level Rp 4.560, berarti terjadi kerugian sebesar Rp 890 per lembar saham.

Jika dikalkulasikan, maka kerugian Jamsostek sebesar Rp 890 per lembar saham dikalikan jumlah saham Jamsostek di PGAS yang sebanyak 525.817.000 lembar saham, berarti total kerugian menjadi Rp 467, 98 miliar. 

Politikus Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, menduga penghembusan isu akuisisi ini dipakai pihak tertentu untuk mendapat keuntungan materi. "Saya kira ini transaksi yang dimainkan untuk dapat 'cash' secara cepat, dalam konteks turunnya harga saham kan ada juga pihak yang diuntungkan untuk kemudian menikmati lagi ketika harga tinggi. Jangan sampai ada pihak yang meraup keuntungan dari masalah ini," katanya menegaskan saat dihubungi wartawan, Rabu (29/1)

Menurut Poempida, isu akuisisi yang kemudian berkembang meski belum jelas, menjadi bukti Kementerian BUMN tidak memiliki kemampuan mengelola informasi, sehingga bisa bocor. "Namanya perusahaan terbuka kan sangat sensitif, ini merugikan. Manajemen isu manajemen informasi tidak jalan, ironisnya dari Kementerian BUMN di bawah Pak Dahlan yang jago di media," ujar anggota Komisi IX DPR RI itu.

Ia menilai, apa yang terjadi sekarang ini mirip-mirip ketika penawaran perdana saham Garuda beberapa tahun lalu. Untuk kasus kali ini juga bisa masuk kategori insider trading. Menghembuskan kabar dari dalam untuk kemudian mengambil keuntungan.

Wacana akuisisi PGN oleh Pertamina yang ditanggapi negatif oleh pasar itu kata Poempida juga menjadi bukti adanya penolakan terhadap rencana itu. “Ada  yang salah, bisa juga dianggap proses ini tidak bagus, tidak ada kepercayaan sehingga ada penolakan. Ini memalukan juga dan jadi cerminan bagi Pertamina untuk memperbaiki diri," tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement