REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun depan pemerintah tidak menargetkan investasi yang besar pada sektor kehutanan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hanya fokus meneruskan investasi yang sudah berjalan.
"Karena pertumbuhan ekonomi secara umum direm, maka kita hanya akan menjalankan investasi yang sudah ada," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto saat jumpa pers mengenai 'Capaian Kinerja Tahun 2013' di kantor Kemenhut, Senin (23/12).
Saat ini sumber pendanaan untuk sektor kehutanan juga kering. Terbatasnya produk ekspor juga tidak bisa diandalkan untuk menambah investasi. Namun pemerintah masih memantau perkembangan hasil dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Secara umum investasi di semua sektor kehutanan mengalami perlambatan.
Pertumbuhan investasi yang cenderung lambat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain konflik lahan yang belum selesai, terbatasnya tenaga kerja dan izin pembukaan hutan tanaman rakyat. Perlambatan ini juga melihat target pertumbuhan ekonomi skala nasional yang telah direvisi.
Pemerintah pun memilih untuk mengembangkan industri berbasis kerakyatan dibanding membuka peluang investasi baru secara besar-besaran. Nantinya investasi padat karya seperti Hutan Tanaman Industri (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang akan digenjot petumbuhannya.
Kondisi ini berbeda ketika beberapa tahun terakhir dimana pengembangan industri fokus pada sektor padat modal seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). "Strategi ini sekaligus agar investasi yang dilakukan tidak terkena imbas dari resesi global," katanya.
Kemenhut juga akan menyeleksi ketat pengajuan izin pembukaan lahan tambang baru. Hanya yang telah mengurus izin eksplorasi dan sudah disetujui yang bisa melakukan eksplorasi tahun depan.
Dibandingkan tahun lalu, pertumbuhan investasi hanya sebesar 3 persen. Hingga November 2012, total investasi industri kehutanan mencapai Rp 62, 328, 246, 160, 677 triliun. Sedangkan tahun ini pada periode yang sama total investasi tercatat Rp. 64,316, 545, 588,999 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika