REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian masih membahas finalisasi draf revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Draf tersebut belum sampai ke tangan presiden karena masih perlu dibahas lebih lanjut.

"Draf belum sampai ke presiden. Saya kembalikan untuk dibahas di Kemenko dengan beberapa catatan penting," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang ditemui usai Diskusi Penguatan Pembangunan Nasional Guna Implementasi Kesepakatan Para Pemimpin APEC 2013 di Bali dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas), Kamis (14/11).

Catatan penting yang dimaksud adalah kepentingan nasional. Hatta mengatakan investasi yang masuk tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional. Ia mengatakan beberapa poin yang dibahas seakan memberikan kekuasaan lebih pada asing. "Itu masih usulan. Pada Menko saja belum jadi keputusan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika