REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Lambatnya pembangunan sistem transportasi massal terpadu bukan tanpa sebab. Hal itu diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/11).

Menurut Armida, sistem transportasi massal seperti misal monorel tidak bisa dibangun secara generik di kota-kota besapr di Indonesia.

Misalnya, secara geografis Jakarta berbeda dengan Bandung, ini yang membuat pembangunan proyeknya butuh studi dan kajian yang memakan waktu. "Namun, basic-nya sama yakni sistem multi moda transportasi," katanya.

Masalah lain, kombinasi pemerintah dan swasta dalam skema pembiayaan proyek Public Private Partnership (PPP) merupakan hal yang baru sehingga perlu ada penyesuaian.

Ini penting, karena keterlibatan swasta ini, dalam konteks infrastruktur transportasi kereta api atau monorel, bisa menyentuh hingga operasionalisasi stasiun kereta atau monorel.

Ini yang sudah dilakukan Jepang, dimana akhirnya stasiun ini menjadi sumber pendapatan lain diluar tiket. "Pada dasarnya, yang menjadi masalah dalam hal ini adalah jaminan. Investor tentu meminta jaminan itu kepada pemerintah. Selanjutnya, bagaimana pemerintah memiliki formula untuk itu," kata dia.

Kemudian, ia mlanjutkan, masalah integrasi kewenangan. Selama ini,  terjadi benturan kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi antar daerah.

Seperti misal DKI Jakarta-Jawa Barat, lalu Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. "Masalah-masalah itu yang bikin lama pembangunan proyek ini," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika