REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Para menteri kabinet Pemerintah India Selasa (16/7) malam menyelesaikan rencana untuk menghapus hambatan investasi asing di sektor telekomunikasi dan melonggarkan aturan kepemilikan asing dalam berbagai sektor guna mendorong reformasi ekonomi baru.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk menarik investor dan memperjuangkan ekonomi sebelum pemerintah tercemar skandal menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada Mei 2014. "Kami berharap lebih banyak investasi asing langsung mengalir dengan keputusan ini," kata Menteri Perdagangan Anand Sharma dalam sebuah konferensi pers di New Delhi, Selasa (16/7) malam.
Pemerintah berusaha untuk membangun kembali kepercayaan dalam perekonomian yang tumbuh di laju paling lambat dalam satu dekade pada posisi lima persen dan meningkatkan rupee yang
telah mencapai serangkaian titik terendah selama ini dalam beberapa pekan terakhir. Di antara langkah-langkah tersebut, para menteri pada rapat yang dipimpin oleh Manmohan Singh menyetujui meningkatkan plafon pada investasi langsung asing (FDI) di bidang telekomunikasi dengan 100 persen dari 74 persen.
Mereka juga memutuskan perlunya menghapus persetujuan pemerintah tingkat investasi asing dalam merek tunggal ritel dan pemurnian minyak bumi. Di bidang asuransi, pihaknya menyetujui menaikkan batas FDI dari 26 persen menjadi 49 persen.
Tetapi di bidang pertahanan, batasan FDI akan tetap di 26 persen dengan proposal di luar itu dianggap berdasarkan kasus per kasus. Pengumuman itu dikeluarkan setelah Menteri Keuangan P Chidambaram mengunjungi Amerika Serikat untuk ke dua kalinya pekan dalam tiga bulan untuk meyakinkan perusahaan asing bahwa India tetap menjadi tempat yang ramah untuk berinvestasi.
"Kami menyambut langkah tersebut dan hal itu menunjukkan bahwa reformasi sedang berlangsung," kata pimpinan Federasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) India Naina Lal Kidwai.
FDI di India dipandang sebagai penting untuk meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan manufaktur untuk mempekerjakan penduduk muda yang berkembang ke 22,4 miliar dolar AS tahun lalu dari 36,5 miliar dolar AS tahun sebelumnya menurut data resmi pemerintah. Menggarisbawahi ketidakbahagiaan investor asing dengan India, raksasa baja Korea Selatan Posco membatalkan rencana investasi senilai 5,3 miliar dolar yang disepakati untuk membangun pabrik baja di selatan negara bagian Karnataka karena keterlambatan pembebasan lahan dan oposisi lokal.
Para ekonom mengatakan India membutuhkan investasi asing untuk memacu pertumbuhan dan juga untuk menutupi defisit transaksi berjalan yang meluas yang mengkhawatirkan peringkat kredit
lembaga global. Untuk meningkatkan daya tarik investasi India, ekonom mengatakan pemerintah harus mengurangi birokrasi yang memberatkan negara, mempercepat persetujuan proyek yang melambat dan menekan korupsi. Tahun lalu, pemerintah membuka supermarket, penerbangan sipil dan sektor penyiaran untuk memperluas investasi asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika