REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, penurunan angka kemiskinan juga dapat ditopang melalui jaminan kesehatan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan diakselerasi.  

"Artinya akan banyak ciptakan lapangan kerja yang kemudian akan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Bobby, Selasa (2/7). Jadi, lanjutnya, simultan dari sisi perlindungan sosial dan perbaikan iklim usaha serta investasi. Maka target kemiskinan 9,5 persen di 2014 bisa dicapai. 

Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menambahkan, pemerintah telah memiliki sejumlah program yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. "Tapi yang terpenting adalah implementasinya," ujar Diop.  

Pemerintah diyakininya bisa menurunkan angka kemiskinan mengingat besarannya terus menunjukkan tren penurunan. Bank Dunia memproyeksikan tanpa kompensasi akibat kenaikan harga BBM, angka kemiskinan akan dapat diturunkan dari 12 persen pada Maret 2012 menjadi 10,5 persen di Maret 2014.  

Namun, dengan adanya kompensasi yang sifatnya jangka pendek, Bank Dunia memproyeksikan akan turun hingga 9,4 persen pada Maret 2014. Diop menjelaskan kalkukasi tersebut didasari oleh data Maret 2012 dan Bank Dunia melihat data historis penurunan kemiskinan. "Jadi itu mengapa kita menemukan angka itu, dibandingkan 10,5 persen.  Itu simulasi berdasarkan pemaparan-pemaparan yang kami sampaikan di atas," kata Diop.

Ikuti Whatsapp Channel Republika