REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Dermawan Wintarto Martowardojo memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Agus resmi dilantik menjadi Gubernur BI pada Jumat (24/5), menggantikan Darmin Nasution.
Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiatmadja, mengatakan Agus harus dapat menjaga inflasi agar tidak mencapai double digit. "Kalau perlu dengan menahan laju pertumbuhan kredit yang terlalu besar dan menaikkan sedikit suku bunga," ujar Jahja, Senin (27/5).
Ia juga berharap Agus dapat melaksanakan pengalihan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara mulus. Tugas pengawasan perbankan akan dialihkan ke OJK pada awal 2014. Presiden Direktur PT OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, juga menginginkan transisi perpindahan pengawasan tersebut berjalan lancar. Selain itu, ia juga berharap Agus dapat menjaga kestabilan rupiah dan suku bunga.
Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengatakan pekerjaan rumah Agus Marto beragam dari sisi legal hingga mandat Undang-Undang (UU) OJK. "Mulai dari sisi legal, pekerjaan rumah (PR) Gubernur BI perubahan UU BI, perubahan UU perbankan. Itu yang harus dijaga dengan baik oleh BI," ujar Sigit. Kelahiran OJK dan beralihnya pengaturan dan pengawasan bank membuat payung hukum harus diubah.
Sigit mengatakan, PR kedua Agus adalah menjaga stabilitas moneter. "Tantangan karena krisis Eropa belum pulih," ujar dia. Sementara itu, PR ketiga menurut Sigit adalah mengenai isu bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, jika keputusan tidak segera diambil, tekanan kepada necara pembayaran defisit melebar. "Bukan tugas Agus saja, Chatib juga," ujarnya.
Sigit mengatakan, PR Agus yang keempat adalah menyelesaikan amanat UU OJK dengan cara menyederhanakan UU JPSK. BI diharapkan menjadi motor penggerak bersama dengan pemerintah dan parlemen.
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan tugas pertama Agus adalah menjaga kondisi moneter Indonesia untuk terus stabil. "Kalau bisa dilakukan dan dijaga dalam 5-10 tahun ke depan, bukan tidak mungkin kita jadi anggota G8," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
