REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga pemeringkat Moody's ikut mengancam merevisi proyeksi perekonomian Indonesia. Moody's menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran. Khususnya dari aspek subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, Standard & Poor's yang merevisi proyeksi perekonomian Indonesia dari positif menjadi stabil. 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah mencermati peringatan yang disampaikan oleh Moody's, S&P atau juga Bank Dunia. "Kita tentu memerhatikan sinyal itu," tutur Hatta di kantor Kemenkeu, Senin (6/5).  

Hatta memastikan, pemerintah akan memberikan respon positif untuk melakukan perbaikan. Selain itu, langkah-langkah reformasi di bidang keuangan juga akan dilakukan. "Reformasi itu akan penting bagi kita."

Menurut Hatta, hal penting yang harus dicermati dari peringatan itu adalah kesehatan fiskal dalam konteks subsidi BBM. Sementara aspek yang lain, Hatta mengklaim masih relatif baik. Seperti pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi makro serta konsumsi dan investasi.  

"Intinya kita perlu respon cepat dan tepat," ujar Hatta.

Terkait kebijakan subsidi BBM, Hatta meminta seluruh pihak untuk tidak memanaskan masalah tersebut. Hatta menegaskan, BBM bukan masalah politik, melainkan murni ekonomi. "Jangan terlalu khawatir, tapi itu sinyal bahwa kita harus melakukan upaya perbaikan," kata Hatta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika