REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menilai langkah pemerintah yang menunda kenaikan BBM bersubsidi bakal berdampak buruk pada masyarakat. Bahkan menurut anggota Komisi VII DPR Rofi' Munawar, dengan cara ini, pemerintah telah membiarkan masyarakat terombang-ambing dalam ketidakpastian.

"Wacana kenaikan BBM telah membuat keresahan sosial dan membuat akivitas ekonomi masyarakat terganggu. Situasi ini menunjukan bahwa pemerintah kurang baik dalam melakukan antisipasi dan perencanaan pengelolaan BBM bersubsidi," katanya pada wartawan, Jumat (3/5).

Ia pun menilai seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman tahun. Secara jangka panjang, seharusnya pemerintah sudah bisa memikirkan bahwa BBM bersubsidi tak boleh menjadi komoditas utama dan mengesampingkan alternatif energi lain.

"Sehingga ketika subsidi BBM menjadi besar karena pengelolaan energi yang buruk, justru masyarakat yang harus menanggung bebannya langsung," katanya. Kenaikan BBM akhirnya  memberatkan masyarakat kecil, karena beragam komoditas akan ikut naik secara bersamaan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju inflasi pada April 2013 tercatat sebesar - 0,1 persen month to month (mom) atau 5,57 persen year on year (yoy). Diyakini jika BBM jadi dinaikan oleh pemerintah maka akan mengerek inflasi ke angka yang lebih tinggi lagi, mengingat kenaikan tersebut akan berpengaruh langsung kepada harga beragam komoditas pokok masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika