REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana enggan berbicara banyak terkait batalnya rencana penerapan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  "Bukannya apa-apa. Saya tidak mau mendahului," kata Armida kepada wartawan saat ditemui di Bidakara, Senin (29/4). 

Pemerintah dikabarkan tengah membahas rencana penerapan kenaikan satu harga BBM bersubsidi.  Menurut Armida, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan kebijakan terbaru terkait harga BBM bersubsidi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4) besok.  "Besok Presiden akan berbicara karena di dalam Musrenbangnas, semua pejabat hadir," kata Armida. 

Lebih lanjut Armida menyatakan kementeriannya akan mengikuti keputusan yang ditetapkan. Meskipun demikian, kompensasi sosial belum dapat diungkapkan oleh Armida. 

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan Kemenkeu menyiapkan banyak opsi terkait pengendalian subsidi BBM.  "Bukan hanya dua harga dan semuanya sudah ada hitungannya," kata Bambang.

Menurut Bambang, kenaikan satu harga lebih memungkinkan penghematan anggaran yang lebih besar dibandingkan penerapan dua harga. Terlebih, potensi kebocoran akibat penerapan dua harga BBM bersubsidi di lapangan yang tidak mulus dapat terjadi. "Kalau naik harga ya dari hari pertama sudah ada penghematan," ujarnya.

Sebagai gambaran, penghematan anggaran apabila penerapan dua harga BBM bersubsidi adalah Rp 21 triliun. Sementara dengan penerapan satu harga, Bambang memperkirakan besaran penghematan lebih dari Rp 30 triliun.  "Itu karena semuanya kena dan potensi kebocorannya tidak seperti dua harga," imbuh Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika