REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berniat mengembangkan teknologi pertanian dan peternakan di Sudan, Tunisia dan Arab Saudi. Pasar komoditas pertanian di tiga negara tersebut dikatakan cukup besar.
Dalam kunjungannya pekan lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) RI ditawari untuk mengolah beras basmati oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arab Saudi. "Kadin Arab sudah menagih rencana investasi beras basmati," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Jakarta, Senin (29/4).
Meski memberikan sinyal positif, Mentan menyatakan masih kesulitan dalam menyediakan lahan. Minimal dibutuhkan sekitar 50 ribu hektare (ha) lahan untuk industri pengolahan minyak sawit baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Setiap tahunnya pemerintah Arab Saudi berinvestasi lebih dari 500 miliar dolar AS untuk bidang pangan. Selain Indonesia, tawaran serupa juga dilayangkan untuk negara Vietnam dan Filipina.
Selanjutnya pemerintah juga membahas rencana pembukaan Atase Pertanian untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika. Pada musim umroh dan haji, permintaan komoditas pertanian Indonesia dikatakan sangat tinggi khususnya untuk buah-buahan, minyak sawit dan sayuran.
Dalam kunjungannya ke Sudan, Pemerintah RI diberikan kesempatan untuk menggarap lahan di sekitar Sungai Nil seluas kurang lebih 80 ribu ha. Lahan tersebut akan digunakan untuk membudidayakan tanaman padi yang perkembangannya belum signifikan. "Lahan subur, tapi padi belum jadi komoditas dominan," ujar Mentan.
Selain itu kedua pihak juga membahas kemungkinan kerja sama di bidang peternakan khususnya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak dan flu burung. Populasi ternak sapi di sudan sekitar 105 juta ekor, setara dengan tiga kali penduduk Sudan yang sebesar 35 juta jiwa.
Kunjungan kali ini dilakukan dalam rangkan memenuhi undangan Menteri Pertanian dan Irigasi Sudan, DR Abdul halim Ismail Al Mutaafi. Sebelumnya Pemerintah RI pernah melakukan MOU pada tahun 2002 untuk kerja sama pertanian dan MOU tahun 2007 untuk kerja sama di bidang peternakan dengan pemerintah Sudan. Namun kedua negara belum menemukan kesepakatan untuk beberapa pasal.
Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Mentan dan delegasi mengunjungi Institut Riset Pertanian Naisonal (INRAT) dan Institut Penelitian Kesehatan Hewan (IRTV). Disana terjadi pertukaran informasi terkait penanganan penyakit PMK dan flu burung dengan Mentri Pertanian Tunisia dan pejabat setempat. "Bulan Juni 2013 akan ditandatangani kesepakatan tentang pertanian dan peternakan," ujar Mentan.
Pemerintah Tunisia menurut Mentan juga berharap agar Indonesia mengimpor lebih banyak phospat dalam bentuk kontrak jangka panjang. Namun perkara harga masih dinegosiasikan dengan tim teknis kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika