Kamis 11 Apr 2013 16:02 WIB

MAI Tagih HPP Kedelai

Rep: Meiliani Fauziah/ Red: Nidia Zuraya
 Seorang petani kedelai tengah memanen hasil tanamannya.
Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Seorang petani kedelai tengah memanen hasil tanamannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) mendorong pemerintah untuk segera menentukan harga pokok pembelian (HPP) kedelai. Penentuan harga ini dipandang perlu agar gairah bertanam petani kembali muncul.

Dalam pertemuan dengan  Induk Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Inkopti) melaporkan petani sepakat dengan HPP sebesar Rp 7.000 per kilogram (kg). Inkopti pun meminta pemerintah segera menetapkan harga jual ini agar bisa disosialisasikan kepada para petani. Harga murah menjadi alasan petani enggan bertanam kedelai. Padahal lahan bekas tanam padi bisa memproduksi kedelai yang bagus."Produksi kita dengan kebutuhan senjang," ujar Sekertaris Jendral MAI Maxdeyul Sola, Kamis (11/4).

Panen kedelai dilaporkan telah berlangsung di Grobokan. Hasil panen mencapai 250 ribu ton. Dengan pencapaian produksi ini, diperkirakan petani domestik mampu memenuhi kebutuhan nasional. Selama ini keuntungan yang didapat petani rendah karena jalur distribusi yang terlalu panjang.

Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk menetapkan HPP kedelai. Tahun ini Bulog pun berencana melakukan impor Bulog sebesar 150 ribu ton. Impor ini untuk memenuhi kebutuhan industri tahu, tempe dan peternakan.

Direktur Utama Perum Bulog, Soetarto Alimoeso mengatakan telah melakukan penjajakan dengan importir dari Myanmar dan Amerika. Impor rencananya akan dilakukan sekitar bulan September dan Oktober.

Bulog menganggarkan dana sekitar Rp 9 miliar untuk rencana ini. Perhitungan ini berdasarkan harga satu ton kedelai sebesar 600 dolar AS. Dana ini rencananya didapatkan dari kredit. Kedelai ini akan didistribusikan melalui Bulog Mart.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement