REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bantuan Langsung Tunal (BLT) dianggap sebagai kompensasi yang paling pas jika harga BBM subsidi dinaikkan.

Ketua Umum Dewan Pimpiinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai kenaikan BBM sebagai solusi paling tepat mengatasi jebolnya anggaran belanja. "Untuk menjaga (APBN) naikkan saja BBM, tapi siapkan BLT," ujar Sofjan, saat ditemui, Selasa (9/4).

Namun, program BLT ini menurut dia harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini agar tidak menimbulkan persepsi BLT sebagai salah satu alat politik. Kalau perlu, kata dia semua bendera partai dikibarkan saat pembagian BLT agar tidak menjadi polemik.

Menurut dia, Indonesia tidak memungkinkan melakukan pembatasan BBM. Melakukan sortir terhadap kendaraan umum dan pelat merah untuk konsumsi BBM menurut dia juga tidak mungkin. Hal ini, menurutnya hanya menimbulkan pelanggaran atau bahkan penyelundupan.

Pengawasan untuk pembatasan mobil pelat merah dan kuning agar tidak mengonsumsi BBM menurut dia cukup sulit. Sofjan mengatakan, beban APBN saat ini mengharuskan Indonesia mengurangi subsidi minimal 50 persen.

Sementara, pembatasan atau pengendalian penggunaan BBM subsidi untuk jenis tertentu tidak bisa 'menyelamatkan' APBN secara signifikan. Pembatasan pemakaian BBM hanya bisa menghemat hingga Rp 50 triliun. "Kalau (penghematannya) sedikit percuma," ujarnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulito mengatakan alokasi subsidi energi seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan alokasi subsidi hingga Rp 300 triliun, menurut dia dana tersebut cukup dibagi guna membangun infrastruktur di 33 provinsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika