REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perajin tahu tempe kembali menuntut pemerintah membereskan tata niaga kedelai. Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakopti) Aip Syarifudin meminta pemerintah mengatur agar harga kedelai tidak fluktuatif.
“Penanganan tata niaga kedelai sebagai komoditi strategis disamping beras dan gula ditangani oleh Bulog baik dari sisi pengadaan,distribusi maupun stabilisasi harga,” ujar Aip saat ditemui, Selasa (19/2).
Ia mengatakan perajin ingin bekerja sama dengan Bulog agar harga kedelai bisa stabil. Menurut dia, pemerintah harus memberi kesempatan bagi Bulog untuk mengimpor kedelai, dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan importir umum sehingga bisa berpeluang untuk menyetabilkan harga kedelai.
Kestabilan harga ini menurut dia sangat penting untuk kelangsungan usaha. Pasalnya, harga kedelai yang fluktuatif membuat perajin kerepotan menghitung biaya produksi. Ia mendesak agar peraturan presiden (perpres) dan peraturan menteri (permen) yang mengatur tentang mekanisme tata niaga dan kestabilan harga kedelai bisa segera diterbitkan.
Menurutnya, jika harga patokan kedelai ditentukan tiap bulan sudah cukup baik asalkan harga kedelai stabil, tidak berubah setiap hari. Ia berharap pada bulan Februari ini perpres sudah terbit. Jika tidak, mereka mengancam akan melakukan mogok produksi dan demo sampai tuntutan bisa dipenuhi.
Wakil Ketua Gakopti Rifai mengatakan masalah distribusi dan ketersediaan yang tidak beres ini membuat perajin serba sulit. Pasalnya, kata dia jika perajin menaikkan harga tempe atau mengecilkan ukuran akan diprotes konsumen. Sebaliknya, jika bertahan dengan ukuran tempe yang biasa, perajin kesulitan mempertahankan keuntungan.
Harga kedelai di tingkat distributor saat ini mencapai Rp 7.300 per kilogram (kg). Sampai di tingkat perajin sudah mencapai Rp 7.500 per kg. Idealnya, menurut dia harga kedelai di tingkat perajin sebesar Rp 7.000 per kg. “Fluktuasi harga begini sangat menyulitkan, mengubah ukuran mereka protes, kalau naikan harga mereka juga nggak mau,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika