REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyederhanaan jumlah digit nol pada Rupiah atau redenominasi masih menjadi prokontra berbagai kalangan. Namun, sejumlah politikus dan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) mendukung rencana redenominasi.

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mengatakan sosialisasi redenominasi harus sampai ke masyarakat paling bawah, yang kemampuan ekonominya paling bawah, dan pendidikannya paling bawah. Mereka harus memahami apa makna pemerintah misalnya mengurangi tiga digit nol pada Rupiah.

"Perbanas dukung rencana ini asalkan sosialisasinya harus dilakukan secara masif," kata Sigit, kepada Republika, dijumpai di Jakarta, Selasa (29/1). Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan tak cukup sekadar melakukan sosialiasi terhadap asosiasi dan lembaga keuangan, melainkan sampai ke lini bawah dan multiprofesi.

Menurut Sigit, redenominasi ini lebih banyak manfaatnya ketimbang ruginya. Dalam praktik sederhananya, masyarakat lebih mudah melakukan kalkulasi uang, menggunakan alat ukur, aktivitas di kasir menjadi lebih efisien.

Direktur Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah, mengatakan redenominasi juga menjadi kebutuhan masyarakat. "Masyarakat sudah bosan dengan digit nol yang banyak. Tugas BI adalah memberikan pemahaman bahwa redenominasi ini memang kebutuhan publik," katanya terpisah.

Difi tak memungkiri, redenominasi bisa jadi berisiko politik. Namun, jika kajian akademis BI lancar, maka pada 2019 nanti masyarakat Indonesia akan menggunakan Rupiah baru. Redenominasi ini sukses dilakukan di Turki dan sosialisasinya sangat gencar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika