REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pada 2013, pemerintah optimis memiliki kembali secara penuh saham PT Indonesia Aluminium (Inalum). Laporan tim negosiasi menunjukkan posisi Indonesia on the right track. "Prinsipnya pada 2013 seluruh saham Inalum kembali ke pemerintah," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (2/3).
Pemerintah dan tim negosiasi sudah melakukan pembicaraan dan menyiapkan diri untuk menghadapi tahapan-tahapan berikutnya. Fase pertama, kata Hatta, Menteri Keuangan menyusun sistem pendanaan dari APBN atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Fase kedua, membuat rencana kerja sama kemitraan. Dalam hal ini, pemerintah belum menentukan dengan siapa akan bermitra.
Fase ketiga, kata Hatta, meningkatkan kapasitas dan produksi Inalum. Hal ini mengaitkannya dengan raw material yang ada di dalam negeri. Misalnya Antam yang sudah mengembangkan industri bauksit di Kalimantan.
Inalum merupakan perusahaan peleburan aluminium (smelter). Perusahaan ini memanfaatkan PLTA Asahan I dan II sebagai sumber energi primernya. Saham Inalum sebagian besarnya (58,9 persen) dimiliki Jepang. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 41,1 persen. Jepang memilikinya melalui Nippon Asahan Aluminium yang merupakan saham bersama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Masa berlaku kerja sama kontrak Indonesia dan Jepang terhadap Inalum berakhir Oktober 2013. Jepang sudah menyampaikan permohonan perpanjangan kontraknya dengan komitmen meningkatkan kapasitas pabrik peleburan dari 250 ribu ton menjadi 317 ribu ton per tahun.
Nilai investasinya mencapai 367 juta dolar AS atau setara Rp 3,38 triliun. Terhadap rencana ini, Hatta mengatakan belum mengambil keputusan. Sebab, mungkin saja Indonesia akan kembali menggandeng Jepang atau mengakhiri masa agreement itu selamanya.
Penguasaan Inalum oleh Jepang memberikan keuntungan besar bagi negara matahari terbit itu. Sedangkan Indonesia selalu merugi selama 30 tahun terakhir. Dengan adanya kepemilikan saham penuh oleh Indonesia maka nilai setoran pajak dan royalti kepada pemerintah akan meningkat.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah menyarankan PLN mengambil alih Inalum sebagai konsorsium BUMN. Caranya mengajak Antam dan Timah menjadi pemegang saham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika