REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Pemerintah masih terus memikirkan dampak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Terkaiti itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan pemerintah juga mencari solusinya agar tidak menambah jumlah orang miskin.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan jumlah penduduk miskin, ini sesuai data yang ada. Untuk itu sekarang pemerintah sedang mencari formula baru agar kenaikan BBM tidak disertai dengan kenaikan jumlah orang miskin," kata Menteri Dahlan pada 'Seminar Nasional Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Sejahtera' di Auditorium UNiversitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Sabtu (25/2).

Ia mengatakan, untuk menaikkan harga BBM, pemerintah mendapat tekanan kuat. Padahal nilai subsidi BBM telah mencapai Rp200 triliun. "Angka ini sudah cukup besar, uang sebanyak itu hanya diperuntukan kepada orang-orang yang memiliki mobil," katanya.

"Ya uang sebanyak itu memang akan lebih baik untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan lain-lain yang bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat," kata Menteri.

Menyinggung masalah mengembangkan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia sejahtera, Dahlan mengatakan, memang masalah ini sangat mudah untuk diucapkan, tetapi berat untuk diwujudkan.

"Ekonomi kerakyatan seperti yang dimaksud tersebut baru akan tumbuh baik diperkirakan 12 tahun mendatang. Jadi omong kosong kalau saya katakan sekarang sudah seperti itu. Untuk mencapai ini maka para mahasiswa di UNS juga sudah mulai melakukan usaha, ini salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut," katanya.

Ia mengatakan, sekarang peluang untuk berusaha terbuka lebar tidak seperti pada masa Orde Baru. "Di masa Orde Baru kue ekonomi dibagi tetapi tidak sampai bawah dan yang paling banyak yang membagi, tetapi sekarang tidak ada yang tukang membagi kue. Jadi silakan generasi muda untuk merebut kue itu sebanyak-banyaknya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika