REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengabaikan upaya-upaya menuju swasembada pangan dan kemandirian ekonomi bangsa.

Saat menjadi pembicara kunci pada seminar nasional bertema 'Krisis Keuangan dan Pangan: Peluang atau Ancaman' di Gedung DPR Jakarta, Kamis (13/10), Megawati yang juga mantan Presiden RI itu mengatakan bahwa sudah sejak setahun silam 'warning' untuk masalah pangan rakyat ini diserukan banyak pihak.

Namun, katanya, entah bagaimana tanggapan pemerintah, tapi pada faktanya saat ini Indonesia harus terus melakukan impor demi memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. "Lalu dimana kemandirian itu?" ujarnya.

Lebih lanjut Megawati mengatakan bahwa dirinya sering berkunjung ke daerah dan mendengar keluhan rakyat yang mempertanyakan mengapa harga-harga kebutuhan pokok terus meroket sehingga tidak lagi terjangkau oleh mereka.

"Mereka sering bertanya, apakah bangsa ini sudah merdeka? Tapi mengapa rakyat sulit mendapatkan berbagai kebutuhan hidup di negaranya sendiri," ujar Megawati.

Masih terkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, Megawati juga mengkritik maraknya alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi peruntukan selain pertanian. "Kita sering mendengar bahwa tanah pertanian yang subur hanya untuk pangan dan dijamin tidak ada konversi ke penggunaan lainnya. Mana realisasinya?" ujar Megawati.

Megawati juga mempertanyakan mengapa ketika berbicara soal pangan untuk rakyat urusannya selalu hanya beras. "Kita diindoktrinasi kalau tidak makan nasi itu miskin. Padahal cara pandang itu salah dan tidak ada kepribadian budaya bangsa sendiri," ujarnya.

Menurut dia, penyeragaman pangan rakyat yang seluruhnya harus makan nasi atau beras telah mengabaikan kondisi bahan pangan rakyat yang beragam. Pada kesempatan itu, Megawati menegaskan pula bahwa untuk menghadapi ancaman krisis saat ini sektor riil harus bergerak.

Dia mendesak kalangan usaha kecil dan mikro mendapat prioritas untuk berbagai fasilitas yang ada. "Saat ini rakyat kecil yang butuh akses permodalan sama sekali tidak digubris perbankan jika mereka tidak punya agunan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika