REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 25 perusahaan terdiri dari bank dan perusahaan sekuritas lolos menjadi calon agen penjual Obligasi Negara Ritel (ORI) di pasar perdana tahun anggaran 2011. Berdasar pengumumam Panitia Pengadaan Jasa Agen Penjual ORI di Pasar Perdana 2011 Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu,panitia memberikan masa sanggah selama lima hari sejak tanggal penetapan (19/7).
Perusahaan dimaksud adalah Bank UOB Indonesia, Citibank, ANZ Panin Bank, Bank Central Asia, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank BNI, OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata. Selain itu Bank BRI, Ciptadana Securities, Danareksa Sekurities, Kresna Graha Securindo, Lautandhana Securindo, Mega Capital Indonesia, Relliance Securities, Sucorinvest Central Gani, Trimegah Securities, Standard Chartered Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).
Pemerintah akan kembali menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) pada Agustus 2011 sebagai bagian dari pembiayaan APBN 2011. "Setelah Sukuk Ritel SR003 pada Februari 2011 ini, nanti sekitar Agustus 2011, kami akan menerbitkan ORI," kata Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Rahmat Waluyanto.
Penerbitan ORI akan memberi kesempatan kepada calon investor secara perorangan untuk melakukan investasi di obligasi negara. Terakhir pemerintah menerbitkan ORI dengan seri ORI007 pada Agustus 2010 dengan tingkat kupon atau bunga 7,95 persen. Total pemesanan terhadap ORI007 mencapai Rp 8,4 triliun. Pemesanan ini merupakan hasil masa penawaran dari tanggal 15 Juli hingga 30 Juli 2010. Berdasar hasil pemesanan itu, pemerintah menyerap sebanyak Rp 8 triliun.
Pembeli ORI007 mencapai 17.705 orang pemesan dari seluruh propinsi Indonesia, termasuk dari Papua Barat dan Sulawesi Barat. Profil pemesan ORI007 terbesar pada range Rp 5 juta-Rp 10 juta atau 49,31 persen. Kemudian pemesan terbanyak berasal dari kalangan pegawai swasta yakni 22,9 persen . Pemesan di atas usia 40 tahun mencapai 60,52 persen dengan volume pemesanan Rp 4,84 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika