REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah adanya proses penunjukkan langsung di proyek-proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembangunan infrastruktur memang harus dipercepat, tapi bukan dengan penunjukan langsung.

"Kita tidak gunakan penunjukan langsung, yang ada penugasan pada BUMN," kata Hatta di Gedung DPR, Senin (18/7). Dengan kata lain, pemerintah menugaskan BUMN untuk mengerjakan proyek sesuai dengan bidang kerjannya. Misalnya, PT KA ditugaskan untuk memperluas rel kereta.

Penunjukkan langsung, kata Hatta, tidak boleh dilakukan. Terdapat beberapa mekanisme dalam menawarkan proyek, seperti solicited dan unsolicited. Sistem penawaran unsolicited itu tidak murni lelang karena adanya inisiator.

Dengan mekanisme itu, kata Hatta, penawaran hanya boleh right to match. "Orang lain boleh ikut tender. Kalau dia kalah di bawah sepuluh persen, si inisiator bisa memanangkan itu," kata Hatta menegaskan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menambahkan, pihaknya menaruh perhatian terhadap tata ruang di daerah. Menurut Armida, otonomi daerah membuat kebijakan yang dirancang Bappenas sering berbenturan dengan Perda.

"Tata ruang yang direncanakan Bappenas jadi berbenturan," kata Armida dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (18/7). Bappenas, ujar dia, bertugas mendesain program pemerintah dalam perencanaan pembangunan, salah satunya perencanaan tata ruang kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika