REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zaenul Madji mengatakan proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) salah arah, karena melenceng dari ketentuan penguasaan nasional. Zaenul Madji berpendapat bahwa bicara tentang divestasi saham NNT tidak bisa hanya dari aspek akuntansi.

"Tapi keseluruhan potensi tambang di NTB harus diupayakan dengan segala cara supaya besok, pada masa depan, lebih besar manfaatnya bagi masyarakat," kata Zaenul Majdi melalui rilis yang diterima ANTARA News.com, Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, sikap ini selaras dengan isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Juni lalu mengenai renegosiasi kontrak karya pertambangan yang lebih adil.

"Renegosiasi itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif di daerah, agar potensi pertambangan itu bisa terasa manfaatnya bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat," ujar dia.

Menurut Zaenul, tarik-menarik mengenai divestasi sisa 7 persen saham Newmont telah menutupi keseluruhan ruh divestasi.

Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan Newmont wajib mendivestasikan 51 persen saham di NNT untuk kepentingan Indonesia.

Lebih lanjut Zaenul menegaskan, keinginan agar Pemerintah Daerah NTB menguasai 7 persen sisa divestasi saham Newmont harus ditangkap sebagai keinginan yang wajar karena selama ini tingkat kemakmuran rakyat NTB - provinsi dengan penduduk 4,5 juta orang - di bawah daerah-daerah lain.

Menurut Zaenul, pada tahuun 2010 jumlah yang disetorkan oleh Newmont, baik dari pemasukan pajak, royalti, dan lain-lain sebesar Rp5,89 triliun. Sementara yang kembali ke NTB hanya Rp260 miliar. "Itu kurang dari 5 persen," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika