REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan PT Geo Dipa Energi (GDE) untuk menjadi BUMN segera mungkin. Saat ini pemerintah masih belum memiliki blue print alias cetak biru yang menyeluruh terkait perwujudan Geo Dipa Energi menjadi BUMN.
Deputi Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Sumaryanto Widyatin, menyatakan realisasi pembentukan Geo Dipa Energi menjadi BUMN segera mungkin. "Sekarang ini Kementerian BUMN masih memproses perubahan Geo Dipa Energi menjadi BUMN. Kita mengharapkan segera mungkin," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/3).
PT Pertamina (Persero) telah menghibahkan saham Geo Dipa Energi kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar 67 persen atau senilai Rp 443,525 miliar (44,325 juta dolar AS). Sedangkan sisa sebanyak 33 persen saham dimiliki PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau setara Rp 218,475 miliar (21,847 juta dolar AS).
Adapun hibah yang dilakukan Pertamina ini merupakan salah satu rangkaian proses pengalihan Geo Dipa Eenergi menjadi BUMN di Bidang Geothermal. Hibah saham Pertamina pada Geo Dipa Energi merupakan amanat yang tertuang dalam APBN 2011 terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). "Memang mesti ada PMN. Tapi, saat ini kita belum ada perhitungannya. Nantinya PMN langsung diberikan ke Geo Dipa Energi," kata Sumaryanto.
Mengingat potensi keberadaan Geo Dipa Energi kepada negara cukup besar dalam jangka waktu panjang, Sumaryanto, mengungkapkan Kementerian BUMN bersikeras disiapkannya Geo Dipa Energi menjadi BUMN. Untuk itu, ia tidak setuju dengan pandangan Komisi VI DPR RI yang menganggap keberadaan Geo Dipa Energi hanya sebagai perusahaan bangkrut. "Saya tidak setuju itu. Banyak BUMN dulu yang tidak sehat tetapi bisa hidup lagi, ada loncatan," tegas Sumaryanto.
Menanggapi wacana pemerintah untuk mempersiapkan Geo Dipa Energi menjadi BUMN, Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah belum memiliki blue print yang menyeluruh. "Harus ada blue print-nya. Menteri BUMN harus melihat secara menyeluruh".
Dia juga mempertanyakan kenapa Pertamina menghibahkan Geo Dipa Energi, bukan Pertamina Geothermal Energi (PGE). "Lalu apakah pemerintah mengambil Geo Dipa Energi untuk menjadikannya sebagai BUMN yang leading sector di pengembangan geothermal untuk mendukung program 10 ribu megawatt (MW) tahap II," tutur Airlangga.
Struktur permodalan Geo Dipa Energi, menurutnya juga terbilang tidak cukup untuk mengembangkan energi panas bumi. "Modalnya kan sekitar Rp 600 miliar, sedangkan untuk drilling sumur dibutuhkan biaya yang besar lima juta dolar AS," ucap Airlangga.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, menyatakan BUMN bertindak sebagai perintis untuk maju mengembangkan energi panas bumi supaya menumbuhkan minat kepada yang lain. "Bahkan akan ada BUMN yang khusus menangani energi panas bumi yaitu Geo Dipa Energi. Kita khususkan untuk menggenjot geothermal sebagaimana yang diaktakan Pak Menko Perekonomian Hatta Rajasa ditargetkan di 2012 itu geothermal 2.000 MW dan sebanyak 5.000 MW di 2014," papar Mustafa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
