REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah secara terbuka mengakui hingga saat ini tidak tahu berapa total kewajiban BUMN Pelayaran, PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (DL). "Tidak tahu berapa persisnya. Tidak ada datanya," kata Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin, menjawab pers usai melantik jajaran direksi baru BUMN Pelayaran itu, di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, tegasnya, perusahaan yang terancam bangkrut ini, akan segera ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) untuk direstrukturisasi agar segera sehat.

"Jadi, jangan ditanya target bagaimana RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran) karena RKAP 2010 saja tidak ada. Jadi, mereka (direksi baru) antara lain bertugas membuat RKAP 2011," katanya.

Sumaryanto memperkirakan, total dana yang diperlukan untuk menolong BUMN Pelayaran itu mencapai ratusan miliar. "Berapa pastinya, belum bisa disebut sekarang, karena itu kewenangan PPA yang bisa menilai dan mengevaluasi," katanya.

Sumaryanto hanya menekankan, peluang PT Djakarta Llyod bangkit sangat terbuka karena potensinya untuk bersinergi dengan BUMN sejenis atau terkait terbuka lebar. "Apalagi dengan adanya Inpres 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran yang mengetengahkan konsep Azas Cabotage (muatan dalam negeri wajib diangkut armada kapal nasional)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika