REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk cadangan pasokan pangan dari dana kontigensi di APBN 2011 yang besarnya Rp 3 triliun. Sementara, Rp 2 triliun lainnya akan dialokasikan untuk antisipasi perubahan iklim.
Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, dana kontigensi akan diarahkan untuk mengintervensi kantung-kantung yang rentan terhadap kenaikan harga. Dia berjanji untuk mengerahkan semua kemampuan sehingga produksi pangan di 2011 berjalan sesuai target walau terjadi anomali iklim. "Kita akan all out dan betul-betul ini akan menjadi program Kementrian dalam waktu singkat ini," kata dia kepada wartawan, Jumat (7/1).
Dari sisi fiskal, dia mengatakan pemerintah sudah memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) bagi produsen minyak goreng yang ikut dalam program konversi kemasan sederhana, Minyakita dan membebaskan bea masuk (BM) beras serta gula impor. Penghapusan BM ini lantaran harga pangan dunia meningkat tajam dalam sebulan terakhir. "Makanya lanjutan dari policy response itu memastikan bahwa pertanian kita itu sukses, ya walaupun iklim seperti apapun," ucapnya.
Hatta mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menggelar pertemuan dengan semua gubernur terkait pangan, Senin (10/1). Dalam pertemuan itu, Hatta akan mendorong para kepala daerah untuk mengendalikan laju konversi lahan di seluruh Indonesia. Perubahan lahan pertanian ini merupakan faktor krusial yang turut menyebabkan turunnya produksi pangan. Dia menegaskan, payung hukum untuk mengerem konversi lahan itu sudah ada dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Ditemui terpisah, Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi pernah mengatakan, pihaknya berupaya memberi apresiasi ke petani di tengah risiko akibat anomali iklim. Karena itu, pemerintah membuat Inpres mengenai adaptasi perubahan iklim agar ada dorongan mengatasi hal tersebut. "Ada dana Rp 3 triliun anggaran untuk ini, Rp 1 triliun untuk cadangan beras, Rp 1 triliun untuk stabilisasi harga, dan Rp 1 triliun lagi untuk ketahanan pangan. Bahkan Menkeu memberikan indikasi untuk tambahan dana," katanya.
Dampak kebijakan tersebut secara riil, dia mengatakan, akan memberi bibit gratis, pupuk gratis, dan mengganti kerugian petani bila terjadi gagal panen. Selain itu, pemerintah akan memasyarakatkan teknologi yang sesuai dengan perubahan iklim. Dia mengakui ada keterbatasan dalam menghadapi perubahan iklim, walau sudah ada benih tahan basah maupun benih tahan kering. "Tapi kita tidak pernah tahu tiga bulan lagi musim basah atau kering. Itu pelajaran yang coba kita atasi bersama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika