Senin 04 Mar 2024 17:26 WIB

Kemenkeu Gandeng Bapanas Berencana Bentuk Dana Siaga

Dana siaga dibuat sebagai metode pembayaran bagi Perum Bulog dan ID Food.

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/32024). Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.
Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/32024). Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana membentuk dana siaga untuk memastikan pengendalian harga pangan tetap aman.

Dana siaga dibuat sebagai metode pembayaran bagi Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) untuk memenuhi pasokan cadangan pangan.

Baca Juga

"Kami dengan Bapanas merencanakan untuk membentuk model dana siaga. Ini yang tentunya sudah dan kami lakukan, yang intinya untuk membangun confidence, bahwa uang bukannya tidak terbatas, tapi selalu terbatas," kata Isa dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Isa menjelaskan, rencana tersebut dirancang sebagai salah satu upaya Kemenkeu dalam meredam peningkatan inflasi harga pangan di Indonesia. Namun dana siaga masih dalam tahap perencanaan.

Sampai saat ini, Bulog dan ID Food masih menggunakan jasa Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam melakukan pembiayaannya. Isa melanjutkan bahwa pemerintah akan terus memastikan Bulog dan ID Food mendapatkan pembiayaan yang cukup dan efektif, dengan cara memberikan subsidi bunga pinjaman.

"Kami memastikan Bulog dan ID Food mempunyai pembiayaan untuk memenuhi stok (pangan), termasuk memberikan subsidi bunga dan memberikan pinjaman," terang Isa.

Dalam mekanisme pembiayaan Bulog dan ID Food, Kemenkeu membutuhkan verifikasi dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Oleh karena itu, Isa meminta kedua perusahaan pelat merah tersebut tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik sehingga pembiayaan dapat diproses dengan cepat.

"Kami terus mempercepat proses penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bulog," pungkasnya.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement