REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak akan menggadaikan saham pemerintah di BUMN-BUMN yang bernaung di dalamnya. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Thomas yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, Pemerintah membentuk BPI Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 untuk memperkuat peran BUMN. Danantara bertugas untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasionalisasi BUMN serta sumber dana lainnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Danantara memiliki wewenang untuk mengelola dividen BUMN dan menyetujui penambahan ataupun pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
“Perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen, dividen itu dipakai dalam Danantara berinvestasi. Jadi ini perlu semacam penggarisbawahan bahwa ekuitas pemerintah tidak akan digadaikan,” tegas Thomas.
Politisi Partai Gerindra yang juga keponakan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut menekankan, dalam mekanisme yang berlaku, dividen yang diperoleh dari keuntungan BUMN-BUMN dalam Danantara akan dioptimalkan dengan dikelola lewat investasi.
“Polanya adalah dividen yang keluar dari revenue dan profit masing-masing BUMN di pool di Danantara dan dijadikan investasi, dan di situlah pool investasi dividen tersebut akan di-leverage,” jelasnya.
Diketahui, BPI Danantara resmi diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025). Sovereign wealth fund (SWF) Indonesia tersebut disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.611 triliun, yang bersumber dari BUMN-BUMN jumbo dan Indonesia Investment Authority (INA). Semua dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, sehingga mampu mendongkrak perekonomian menuju target ambisi Prabowo sebesar 8 persen.
“Danantara dibentuk dengan modal awal Rp 1.000 triliun yang bersumber dari penyertaan modal negara berupa saham milik negara di BUMN dan dana tunai,” jelas Thomas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika