REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa izin impor beras hanya diberikan kepada Perum Bulog untuk menjaga stok pangan agar tidak kurang dari 1,5 juta ton pada akhir tahun. "Bulog ditugaskan pemerintah (untuk impor), intinya pada akhir tahun tidak kurang dari 1,5 juta ton harus ada," kata Suswono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/12), sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

Menurut dia, stok beras sebanyak 1,5 juta ton itu diperlukan untuk mengantisipasi iklim di tahun mendatang. "Apalagi tren juga kemungkinan harga pangan dunia akan meningkat," ujarnya.

Mengenai kemudahan yang diberikan kepada Perum Bulog, ia menilai bahwa sepanjang kemudahan tersebut tidak mendistorsi harga di tingkat petani maka hal itu tidak apa-apa karena bagaimanapun juga Perum Bulog menjalankan tugas dari pemerintah. Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan dua alasan mengapa stok Perum Bulog menipis.

"Pertama, HPP (harga pembelian pemerintah) tidak mampu menyerap gabah secara optimal ketika panen raya pada Maret April Mei lalu alasan karena kualitas jelek," katanya.

Kedua, lanjut dia, saat ini ketika harga pasar diatas HPP, Bulog pun tidak bisa menyerap karena dibatasi harga HPP sementara fungsi komersial Bulog belum optimal. "Jadi (keputusan sekarang) ini karena kondisinya darurat dalam rangka mengantasipasi stok pangan yang sudah menipis maka pemerintah menugaskan Bulog, hanya Bulog tidak boleh mendelegasikan ke yang lain, ke swasta," katanya.

Sementara itu sampai saat ini dari 600 ribu ton beras kontrak impor sudah terealisasi 228 ribu ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika