REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengingat cadangannya yang makin menipis. Namun, prosesnya masih terganjal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hingga kini masih reses.
Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Agus Budi Hartono, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat resmi mengenai penambahan kuota BBM tersebut. "Kita meminta Pertamina agar distribusi tetap jalan. Tidak boleh ada kekosongan BBM bersubsidi," katanya kepada wartawan usai seminar Penataan Ulang Distribusi BBM Bersubsidi dan Nonsubsidi, Kamis (18/11).
Menurut dia, habisnya kuota sebelum tahun ini berakhir disebabkan besarnya permintaan BBM yang dipicu tingginya kinerja aktivitas ekonomi. Sementara, masih terdapat kebocoran-kebocoran dalam distribusi sehingga penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. "Jadi kuota yang ada lebih kecil dari prognosa realisasi," ucapnya.
Sementara itu, Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero), M Haru,n mengatakan pihaknya tidak bisa menambah kuota BBM sebelum ada surat resmi dari BPH Migas. Karena, pihaknya sebagai BUMN memiliki tuntutan untuk menjalankan usaha dengan transparan dan mendatangkan keuntungan bagi negara.
Harun menyampaikan, hingga sekarang cadangan solar bersubsidi tinggal 6-7 persen, sehingga akan habis pada bulan ini. Sementara, sisa cadangan premium hanya dapat mencukupi kebutuhan hingga awal Desember. "Realisasi dari bulan ke bulan sudah di atas rata-rata. Premium yang rata-rata kuotanya 58 ribu kiloliter per hari, sekarang angkanya sudah 67 ribu kiloliter per hari," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika