REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA--Menteri Negara Koperasi dan UKM Dr Syarifuddin Hasan mengatakan penyaluran kredit usaha kecil (KUR) tahun 2010 sebesar Rp 13,1 triliun dan hingga Oktober sudah terealisasi sebesar Rp 9 triliun.
"Seharusnya penyaluran KUR 2010 sebesar Rp 18 triliun, namun karena ada sedikit permasalahan maka tertunda tiga bulan. Dari tiga bulan terjadi stagnan, maka penyalurannya hanya bisa sampai batas tengah sebesar Rp 13,1 triliun," kata Syarifuddin Hasan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (29/10).
Menurutnya, pada tahun 2011 penyaluran KUR tetap Rp18 triliun karena ia berkeyakinan tidak ada lagi hal-hal yang bisa terjadi pada KUR 2010. Begitu juga dalam penyalurannya melalui enam bank yang sudah ditunjuk pemerintah dapat bekerja dengan baik.
"Saya meminta enam bank yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai penyalur kredit usaha kecil (KUR) kepada pengusaha kecil di Kalteng hendaknya memberikan layanan yang baik," ujarnya.
Diutarakanya, ia tidak ingin mendengar dalam penyaluran KUR ada keluhan dari masyarakat, karena petunjuk yang ada sudah jelas. Kalau diantara enam bank itu masih ada yang tidak paham, maka sangat dimungkinkan tidak berkoordinasi dengan pimpinan cabangnya.
"Jangan sampai bank yang ditunjuk tidak tahu, kalau kredit usaha kecil sampai Rp 20 juta tidak ada agunan. Kalau ini masih saja terjadi berarti koordinasi dengan pimpinan cabang tidak ada," sebutnya.
Dijelaskannya, KUR mulai Rp 5 juta sampai Rp 20 juta itu tidak ada agunan, namun yang harus dipenuhi calon kredit adalah memiliki usaha yang sedang berjalan. "Kredit yang kucurkan itu tidak gratis, namun dicicil sesuai ketentuan yang ada. Khusus kredit Rp 20 juta ke atas harus disertai dengan agunan," ujarnya.
Kemudian, sambung dia, khusus untuk pengembangan kredit di perguruan tinggi ia menyarankan untuk membentuk inkubator. Karena melalui inkubator ada tanggung jawab bagi perguruan tinggi tersebut. "Kalau pengembangan koperasi itu melalui koperasi mahasiswa (Kopma), pembinaannya lebih banyak pada Kementerian Pendidikan RI. Kecuali melalui inkubator baru melalui Kementerian Koperasi dan UKM," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika