REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia tidak bisa mematok mata uang rupiah dalam nilai yang rendah guna mendorong peningkatan laju ekspor. Ini mengingat sikap Indonesia yang menganut rezim devisa bebas.
Demikian disampaikan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Erlangga Mantik kepada Republika Kamis (7/10) menyikapi pernyataan managing director of the International Monetary Fund (IMF) Dominique Strauss-Kahn, terkait perang mata uang.
"Kita pada dasarnya, ikut secara penuh dalam perekonomian dunia. Kecuali jika kita lakukan pembatasan secara sepihak. Tapi ini tidak mungkin karena kita menganut rezim devisa bebas," ujar Erlangga Mantik.
Rezim devisa bebas adalah aturan yang membebaskan ke luar masuknya valuta asing dalam suatu negara. Dengan sistem ini hasil devisa ekspor dapat ditaruh di luar negeri tanpa ada kewajiban untuk menaruhnya di dalam. Sehingga rupiah akan selalu berada pada posisi labil.
Menurut Erlangga alasan sejumlah negara menekan mata uangnya dalam nilai yang rendah bisa jadi belajar dari pengalaman Jepang pada beberapa tahun lampau. "Jepang 20 tahun lalu salah mengambil kebijaksanaan. Jepang mengapresisasi yen nya sehingga secara internaional yen menjadi kuat tapi ekspor mereka jeblok," ujarnya.
Dengan pengalaman itu mereka kini berlomba-lomba membuat nilai mata uangnya rendah dengan harapan ekspornya menguat. "Jika melemah kan ekpor dia lebih mudah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
