REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Boediono menjadikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) mandiri sebagai acuan bagi perusahaan swasta untuk memulai Public Private Partnership (PPP) bersama pemerintah dalam rangka menangani masalah kemiskinan. Boediono berpendapat perusahaan swasta bisa memulai meniru program yang telah dilakukan sejak krisis ekonomi 1998 ini sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR)-nya.
"Pemerintah (ber)harap korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM. Nanti kita akan pikirkan bagaimana korporasi itu punya ruang untuk menentukan mana-mana dan yang menjadi target, dan bentuknya kayak apa," tuturnya saat memberikan sambutan dalam acara 'Pembukaan The 3rd IBL International Conference on CSR' di Balai Kartini, Rabu (29/9).
Nilai proyek PNPM, kata Boediono, lazimnya tak begitu besar, antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Ia mencontohkan, di Sulawesi Utara, ada proyek masyarakat setempat yang mengalirkan air dari sumber di gunung ke kampung nelayan di pesisir pantai. Dengan biaya sekitar Rp 300 juta, seluruh kampung nelayan bisa mendapat air bersih.
Meskipun nilai proyeknya tidak begitu besar, PNPM Mandiri dianggap sukses memberdayakan masyarakat di daerah serta bisa mengurangi kemiskinan. Boediono pun menjelaskan bahwa, program PNPM sangat teruji, hasilnya bagus yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat.
"Program ini adalah program yang cukup lama, tetapi baru diperbesar skalanya beberapa tahun ini. Program ini ada sejak zaman krisis tahun 1997-1998, kita sudah bentuk, kita sudah buat, kita sudah uji waktu saya sebagai Kepala Bappenas dan di situlah kita godok, dan ini kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan," paparnya.
Intinya, menurut Boediono, program ini murni dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Artinya jika pemerintah dan masyarakat mempunyai sejumlah dana tertentu, maka dana ini akan memberdayakan masyarakat yang disasar untuk bisa menolong dirinya sendiri.
Caranya, menurut dia, pemerintah memberikan dana tertentu kepada kecamatan, dan dilakukan competitive bidding desa-desa. Setalah itu, masing-masing desa akan memberikan usulan programnya masing-masing dengan berbagai kriteria, kemudian pihak penyandang dana akan memilih desa mana yang akan mendapatkaan pendanaan. Demikian cara kerja PNPM, dan merupakan cara kerja yang memandirikan masyarakat.
"Salah satu kunci keberhasilan ini adalah proyek PNPM Mandiri berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan di drop dari atas, bahkan bukan di-drop dari camat, tetapi di-drop masing-masing. Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan. Ini semua adalah inisiatif dari bawah. Inilah keunggulan PNPM Mandiri," imbuhnya. Proyek semacam ini, lanjut dia, merupakan proyek bersama atau proyek gotong-royong, dan hasilnya bagus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika