REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sokhib Al Rohman menyampaikan Kemenhub terus mematangkan kesiapan regulasi terkait operasional transportasi pesawat nirawak (drone) atau taksi terbang. Kemenhub, lanjut Sokhib, memproyeksikan target wilayah yang akan menjadi prioritas dalam angkutan taksi terbang tersebut.
"Terkait dengan rencana operasional, ini biar enggak liar, kami sampaikan untuk daerah yang berpopulasi penduduk sangat padat, mungkin nanti dulu," ujar Sokhib saat press background bertajuk "Transportasi Berkelanjutan untuk Masa Depan" di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Sokhib mencontohkan urgensi drone di wilayah padat penduduk seperti Jakarta. Sokhib menyebut moda transportasi di Jakarta sudah sangat lengkap untuk menunjang mobilitas masyarakat maupun sektor logistik.
"Justru yang kita butuhkan bagaimana wilayah-wilayah 3T yang kita perlukan, sekaligus untuk mendapatkan data parameter yang bisa kita olah dalam menyusun regulasi," lanjut Sokhib.
Sokhib menyampaikan kehadiran drone akan lebih terasa berguna bagi wilayah lain dengan aksesibilitas dan infrastruktur terbatas. Sokhib menyebut layanan drone dapat menjadi penggerak perekonomian di daerah 3T untuk membawa sembako, peralatan berat untuk pembangunan infrastruktur di atas-atas gunung, hingga distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Itu penting daripada kita berpikir, saya mau terbang dari Pantai Indah Kapuk ke Senayan. Barang 700 kg hampir 1 ton, terbang di atas jembatan Tomang, kemudian engine-nya fail, jatuh di atas jembatan Tomang, viralnya luar biasa," ucap Sokhib.
Sokhib mengatakan Kemenhub berupaya merealisasikan operasional drone komersial dalam waktu dekat. Sokhib mengatakan terdapat dua produsen dalam negeri yang siap untuk membuat drone komersial yakni PT Iter Aero dan PT Vela.
"Kami sudah //on the track// dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Pak Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial," sambung Sokhib.
Sokhib menyebut proses kesiapan regulasi tak hanya dilakukan Indonesia, melainkan seluruh dunia melalui organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO). Sokhib menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan regulasi terkait dengan remote pilot, registrasi, desain kriteria, ruang udara, otorisasi operasional.
Sokhib memaparkan Ditjen Perhubungan Udara telah meregistrasi lima ribu drone dengan 11 ribu remote pilot certificate drone dengan kapasitas muatan di bawah 25 kg untuk survei hingga hobi.
"Terkait dengan drone besar, di atas 25 kg, apalagi untuk angkutan komersil misalnya, itu memang kami juga sedang menunggu negara-negara tetangga juga," kata Sokhib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika