REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Bank Indonesia (BI) berpendapat asumsi inflasi 2011 di level 5,3 persen untuk RAPBN 2011 adalah penilaian yang sangat optimistis. Angka asumsi ini lebih rendah dari rata-rata inflasi 10 tahun terakhir. Masih butuh kebijakan komprehensif untuk hadapi ancaman tekanan inflasi.

‘’Asumsi tersebut merupakan angka inflasi yang cukup optimis, karena secara uumum di bawah rata-rata historis 10 tahun terakhir,’’ ujar Gubernur BI Darmin Nasution, dalam rapat kerja asumsi makro di Komisi XI DPR, Selasa (21/9) petang. Asumsi inflasi 5,3 persen, menurut BI, belum memperhitungkan secara detil kemungkinan rencana Pemerintah menaikkan tarif listrik, harga gas, dan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Harga komoditas dan anomali cuaca pun belum masuk dalam perhitungan detil asumsi tersebut.

Darmin mengatakan, strategi pengendalian inflasi membutuhkan sinergi kebijakan yang komprehensif antara sisi mikro, makro, fiskal, moneter, sektoral, dan kewilayahan. Karena, kata dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tekanan inflasi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Permasalahan di struktur pasar pun, tambah dia, tak bisa dinafikan.

Bersama Pemerintah, kata Darmin, BI sejak 2005 telah membentuk tim koordinator pengendalian inflasi. Tim ini terdiri dari BI, Kementerian Keuangan, Koordinator Perekonomian, Pertanian, Perhubungan, ESDM, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Secara rutin, ada pertemuan bulanan di level teknis. ‘’Respon kebijakan (dari hasil monitoring dan identifikasi faktor penyebab tekanan inflasi) itu perlu dukungan Pemerintah,’’ tegas dia.

Iflasi daerah, tambah Darmin, punya peran strategis menyumbang inflasi. ‘’Bobot sumbangan inflasi daerah, 77 persen bobot inflasi nasional,’’ kata dia. Sehingga, 77 persen dari inflasi harga konsumen (IHK) berasal dari perubahan harga di luar Jakarta. Karenanya, sejak 2008, dibentuk juga tim pengendali inflasi di daerah, dan per Agustus 2010 sudah terbentuk di 43 wilayah.

Pembenahan sisi suplai dan distribusi barang, ujar Darmin, bukanlah kewenangan BI sebagai otoritas moneter. ‘’(Perlu) demand management, kalau Pemerintah (ingin) lebih mengelola sisi penawaran. Termasuk volatile food dan administered (price). Hal ini bisa membantu menurunkan ekspektasi inflasi,’’ kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika